Considerations To Know About reformasi intelijen indonesia

Wiki Article

di tingkat masyarakat terhadap adanya keberadaan orang asing terutama yang mekakukan kegiatan bertentangan dengan hukum dan konstitusi bangsa Indonesia terutama di masyarakat perbatasan yang sangat rawan dengan masuknya orang dari negara lain.

Permasalahan yang harus diatasi oleh para legislator adalah mencari jalan, agar dapat menyusun Undang-undang Intelijen yang berada di luar sistem Peradilan Kriminal.

Dalam reformasi intelijen juga sangat perlu dilakukan pembentukan organisasi kontra intelijen. Dalam kegiatan kontra intelijen media massa merupakan fenomena sosial yang sekaligus juga politik, media massa merupaka critical issue

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Tapi apa yang bisa kita rasakan dan kita lihat dari hasil reformasi ini? Reformasi yang telah berjalan enam belas tahun ini semula bertujuan menegakkan demokrasi dan HAM, kini kita lihat hasilnya.

Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Hal utama dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi organisasi dengan kcerdasannya memberikan informasi terkait potensi ancaman negara kapada person

Soeharto, who actually recognized the necessity of the intelligence function and the necessity to shift swiftly, fashioned the Satuan Tugas Intelijen

Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

, keadaan politik informasi lebih lanjut yang kurang stabil juga memberikan dukungan ekstra bagi pelaku teror, kelompok teror dapat memiliki ruang gerak yang memadai.

Reformasi Intelijen dalam konteks metode kegiatan/operasi yang harus dilakukan adalah penekanan akan penghormatan kepada hak asasi manusia sekaligus taat pada aturan bahwa intelijen bukan penegak hukum.

Intelijen Indonesia perlu lebih erat menjalin hubungan dengan pihak intelijen dan kontra intelijen dari negara lain. Hubungan yang baik dengan pihak lain ini diharapkan dapat mencegah ancaman-ancaman yang terjadi di negara lain menyebar di Indonesia.

. What really should be stressing isn't the new regulations promoted but The existing absence of norms of democratic oversight about intelligence.

Left radical groups: those who have a social-democratic or communist/ Marxist political orientation;